ASPIRASINEWS, Murung Raya – Pesan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Dr DONI, SP, M.si, DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan prioritas pembangunan di pedesaan.
Sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat, DPRD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan di pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Berikut adalah pandangan opini mengenai peran DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan di pedesaan:
Kabupaten Murung Raya,
14-09-2024.
Menurut Doni, Pertama-tama, DPRD berperan sebagai perpanjangan suara masyarakat pedesaan. Melalui proses perwakilan, anggota DPRD diharapkan dapat memahami secara mendalam tantangan, potensi, dan kebutuhan masyarakat pedesaan. Dengan mendengarkan aspirasi warga desa, DPRD dapat menjadi jembatan yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan. ” tutur Doni.
Selanjutnya, DPRD memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan menyetujui anggaran pembangunan. Dalam proses penyusunan anggaran, DPRD dapat memberikan pandangan dan rekomendasi terkait dengan prioritas pembangunan di pedesaan. Ini mencakup alokasi dana untuk infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, listrik, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal yang mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan.
Penting untuk dicatat bahwa DPRD juga dapat mengadakan forum dan konsultasi dengan masyarakat pedesaan secara langsung. Melalui rapat-rapat dengar pendapat atau dialog interaktif, DPRD dapat mendapatkan masukan langsung dari warga desa tentang kebutuhan mendesak dan aspirasi mereka. Hal ini memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang dihasilkan mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat.
DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan di pedesaan tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga bersifat berkelanjutan
“Selanjutnya mendukung perkembangan ekonomi lokal. Ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap kebijakan yang diusulkan atau diimplementasikan,” pungkasnya.
(Red)